prinsip prinsip perlindungan konsumen. Buku . prinsip prinsip perlindungan konsumen

Konsumen adalah setiap orang. 2. Ahmadi Miru, SH, M. Pengguna ini merupakan suatu komponen dari sistem pembayaran yang merupakan konsumen dalam memanfaatkan sistem pembayaran. Konsumenbertentangan dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK. e. Dengan kewajiban tersebut. Pamulang Law Review. 33 Seiring perkembangan waktu, fokus perlindungan konsumen di Amerika terbatas pada. Atas dasar tersebut, Koalisi ResponsiBank Indonesia yang merupakan koalisi tujuh masyarakat sipil di Indonesia. Asas perlindungan konsumen. Hukum Perlindungan Konsumen. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Konsumen – Ahmadi Miru. Tranparansi merupakan salah satu prinsip perlindungan konsumen yang diamanatkan dalam Peraturan OJK Nomor 1/POJK. B. 9. Metodologi Penelitian Kualitatif. Transparansi akan membantu konsumen dalam menentukan pilihan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan. Perlindungan data dan/atau informasi konsumen. Dasar Hukum. prinsip kualifikasi penyelenggara. Diakses :Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut: a. Nasution, 2001, “Hukum Perlindungan Konsumen”,(Yogyakarta : Diadit Media), hal. keterbukaan dan transparansi informasi; c. 38 4Alo Liliweri, Dasar-Dasar Komunikasi Periklanan, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. Indonesia (EPI). Undang 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana prinsip perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pelaku usaha. Putusan oleh mayoritas dalam RUPS tidak selamanya . Buku . 07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran ketiga dari artikel dengan judul Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Belanja Online yang dibuat oleh Teguh Arifiyadi, S. Dalam pengaturan sebelumnya terkait kegiatan usaha Bank, dikenal istilah produk dan aktivitas Bank, sedangkan dalam POJK ini hanya digunakan satu istilah yaitu. Sejumlah peraturan yang tidak pernah disebut-sebut sebagai prioritas, dalam kenyataannya justru banyak yang didahulukan pengesahannya daripada Undang- Undang Perlindungan Konsumen. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. 000. Tugas 8: menjelaskan Azas Perlindungan Konsumen. Prinsip Perlindungan Konsumen Prinsip-prinsip mengenai kedudukan konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha, antara lain : a. Dan dalam GBHN 1988 dinyatakan, pembangunan ekonomi itu harus menjamin kepentingan konsumen. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai. Penanganan dan penyelesaian pengaduan yang efektif. Asas keseimbanganPenyelenggaraan sistem pembayaran harus dapat digunakan secara luas sehingga biaya yang ditanggung masyarakat akan lebih murah, hal ini merupakan bunyi dari prinsip kebijakan sistem pembayaran, yaitu. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memerintahkan lembaga jasa keuangan untuk mengedepankan prinsip perlindungan konsumen khususnya perlakuan yang adil atau treat consumer fairly dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk. Head. Pengawasan Perilaku Penyelenggara dimaksud dilakukan dengan pendekatan berbasis risiko dan bersifat tematik yang disusun berdasarkan kondisi dan paradigma. “Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia”, Disertasi Program Pascasarjana. Prinsip ekonomi konsumen. 6 Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya, PT Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-II, 2003, hal 8 7 Inosentius Samsul, “Ringkasan Disertasi Prinsip Tanggung Jawab Mutlak”, Dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Pascasarjana, 2003, hal-22. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based on fault) 8 NHT Siahaan, Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan TanggungJawab Produk, Panta Rei, Jakarta, 2005, hal. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. Perlindungan Konsumen serta Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan terpenuhinya unsur kesalahan pada pelaku usaha, sedangkan dalam prinsip tanggung jawab mutlak (absolut liability) unsur kesalahan pelaku usaha bukanlah merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi. Hubungan Kerjasama Dalam pembahasan ada 2 bentuk kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan, yaitu kerja. 074 AHM p. kesetaraan dan perlakuan yang adil; b. Adapun di dalam perlindungan konsumen adanya suatu prinsip – prinsip, prinsip tentang tanggung merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Perlindungan hukum perdata, pidana, dan administrasi negara (perlindungan yang lebih bersifat tidak langsung, preventif, proaktif). Prinsip-Prinsip Perlindungan Konsumen A. Jakarta. 17 Zulham, Hukum Perlindungan Konsumen (Kencana Prenada Media Group 2016) 22. Untuk membuat keputusan-keputusan etika seseorang harus memiliki : a. 15 Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, (Jakarta, Rajawali Pers, 2011), h. Rajagrafindo Persada, 2011), h. 2. Adanya prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) yang dikenal di bidang hukum apakan mampu diterapkan dalam implemtasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen. xml ¢ ( Ä–[KÃ@. Pada dasarnya, United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (“PBB”) mengeluarkan Guidelines for Consumer Protection, yakni sebuah pedoman yang mengatur prinsip utama konsumen yang efektif, undang-undang perlindungan konsumen, lembaga penegakan dan sistem ganti rugi. HI,. 3Ahmadi Miru, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, Jakarta: PT. Dengan lahirnya undang-undang No. memiliki mekanisme dan tata cara perlindungan Konsumen yang mengacu pada ketentuan hukum yang terkait antara lain dengan mencantumkan hal-hal tersebut dalam kontrak dengan Non-PJP Pengguna Layanan. Foto: RES. Terkait dengan pembahasan di atas, terdapat lima prinsip penting perlindungan konsumen yang diatur dalam. 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan dan Undang-undang No. Kebijakan Penilaian Kualitas Kredit 6 c. sumber hukum Islam berbicara tentang prinsip-prinsip konsumen dan perlindungan 10 Zulham. Materi Perlindungan Konsumen : Pengertian, Asas, Tujuan & Dasar Hukumnya Lengkap - Pengertian Perlindungan konsumen adalah perangkat hukum yang diciptakan untuk. perlindungan konsumen terhadap pembelian barang melalui media jual beli online ditinjau dari undang undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas uu nomor 11 tahun 2008 tentang informasi. majority rule. Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam dalam Pasal 3 UUPK 8/1999, yaitu. Jauh sebelum diberlakukannya UUPK, secara yuridis formal prinsip product liability sebenarnya telah PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRiCT LiABiLiTy)Perlindungan Konsumen nampaknya muncul berdasarkan dua kerangka pemikiran, yaitu pertama, bahwa Pasal 19 Undang-Undang No. menerapkan prinsip tatakelola TIK sesuai ketentuan yang berlaku; b. . 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Co. Undang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang No. 1306303 Tersedia #Tingginya rasio kemudahan dalam mengakses internet telah membuat sejumlah konsumen e-commerce semakin meningkatkan aktifitasnya. DALAM HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN a. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. Penguatan prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat antara lain mewajibkan PUJK melaksanakan 'edukasi yang memadai' sehingga meningkatkan kemampuan konsumen dan masyarakat dalam memilih produk dan layanan sektor jasa keuangan. Salah satunya adalah mengenai perlindungan konsumen dari gambar atau konsep yang diajukan oleh Pengembang. Perlindungan Konsumen adalah perlindungan terhadap Konsumen dengan cakupan perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan. HaKI menjadi hak privat bagi seseorang yang menghasilkan karya intelektual tersebut. Asas manfaat 2. Ahmad Miru, 2013, Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia, Edisi 1, Cetakan Kedua, Rajawali Press, Jakarta Andi. 1. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Penerapan Prinsip Perlindungan Aset Konsumen terhadap Penyalahgunaan Pasal 27 (1) Penyelenggara wajib menjaga keamanan aset Konsumen yang berada dalam tanggung jawab Penyelenggara. Kondisi para Jamaah Umroh yang banyak dirugikan oleh para penyedia jasa atau biro perjalanan Umroh memerlukan peningkatan upaya untuk. 8 Tahun 1999 menganut prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability), yaitu prinsip tanggung jawab yang menetapkan kesalahan tidak sebagai faktor yang menentukan. Prinsip in menyatakan, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal itu dapat. 2011, RajaGrafindo Persada. 6 J. Selain sip-prinsip perlindungan konsumen terse- itu, penulis ingin membuktikan bahwa kon- but dalam tataran praktis. Kelima prinsip tersebut yakni edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi, perlakuan adil dan perilaku bisnis yang bertanggungjawab,. Kuliah dan diskusi. Prinsip-prinsip perlindungan konsumen di Indonesia / Ahmadi Miru Ahmad Miru - Nama Orang; Tidak Tersedia Deskripsi. Fungsi Perlindungan Konsumen, Nasabah Deposan, dan Bank. OJK PERINTAHKAN LJK KEDEPANKAN PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN KONSUMEN Jakarta, 6 Desember 2021. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran; Mengingat : 1. Penyesuaian prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Di pasar bebas, secaraMenetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN. Nasution Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi / Yusuf Shofie Hukum Kontrak dan Perencanaan Kontrak / Ahmadi Miru Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen ; di Tinjau dari Hukum Acara Serta Kendala. Adalah kesalahan pembeli (konsumen) jika ia sampai. 6. 4. com – Dalam dunia usaha, peranan konsumen adalah sangat penting. Let the buyer beware (caveat emptor) Doktrin let the buyer beware atau caveat emptor merupakan dasar Perlindungan Konsumen Dalam Penerapan Artificial Intelligence Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi di Era Ekonomi Digital Ketiadaan peraturan yang komprehensif ditambah dengan minimnya tindakan pencegahan teknis membuat konsumen di Indonesia rentan terhadap pelanggaran data pribadi, seperti kebocoran data dan penyalahgunaan data pribadi. melakukan edukasi dan sosialisasi risiko kepada konsumen; d. Setiap sistem ekonomi memiliki teori-teori baik berupa prinsip maupun cara atau metode memproduksi, tujuan produksi,. undangan, maka Pelaku Usaha Jasa Keuangan harus memenuhi prinsip-prinsip perlindungan konsumen yaitu edukasi yang memadai, keterbukaan dan transparansi informasi produk dan/atau layanan, perlakuan yang adil dan perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlindungan aset, privasi, dan data Konsumen, penanganan. Prinsip Bertanggung Jawab Berdasarkan Kelalaian Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggungjawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawabyang ditentuksn oleh. 4. , M. dari Indonesia Cyber Law Community (ICLC) dan pertama kali dipublikasikan pada Jumat, 28 Desember 2012, kemudian dimutakhirkan pertama oleh. B. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kesehatan, Malpraktik. Raja Grafindo Persada. hlm 2Prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia berlandaskan pada pancasila sebagai dasar ideology dan dasar falsafah negara. 煝 Dalam UUPK. 49 Celine Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Sinar Grafika, 2017, hlm 98. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. i. Jauh sebelum diberlakukannya UUPK, secara yuridis formal prinsip product liability sebenarnya telah PENERAPAN PRINSIP TANGGUNG JAWAB MUTLAK (STRiCT LiABiLiTy)Penulis berpendapat bahwa rumusan Pasal 23 memperlihatkan bahwa prinsip tanggung jawab yang juga dianut dalam Undang-Undang No. 4. bagi pemegang saham minoritas dikarenakan prinsip . Konsumen hanya akan menggunakan produk tanpa menjual Kembali produk yang ia beli kepada pihak-pihak tertentu. Penyelesaian Sengketa Konsumen sesuai dengan rencana. Namun di sisi lain,. Let The Buyer Beware. 21 April 2015. 6. Sementara itu Black’s . Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (Pembuktian terbalik) 3. perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan/atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa. Prinsip ini pernah diterapkan dalam hukum Pengangkutan, khususnya pengangkutan udara, yang dapat dilihat dalam PAsal 17, 18 ayat (1), 19 jo 20 konvensi Warsawa 1929 atau PAsal. 6. Berita dan Kegiatan; Data dan Statistik;. Selanjutnya, perkembangan perlindungan konsumen di Indonesia, mulai dari ruang lingkupnya, lembaga, hingga perundangan yang mengaturnya dipaparkan secara gamblang. Jakarta, Maret 2015 Tim Penyusun Modul. Nasution, Hukum perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta. Tingginya permintaan akan rumah tinggal membuat fasilitas KPR menjadi peluang bisnis tersendiri yang pastinya menggiurkan. Pasal 1. Berikut prinsip-prinsip perlindungan tenaga kerja dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja di antaranya: [5] Salah satu tujuan pembangunan ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; [6] Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama. Prinsip ini berangkat dari asumsi bahwa apabila8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), dan ini merupakan upaya pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan kepada para konsumen. Kebijakan dalam Pemberian Kredit 3 b. prinsip pemantauan secara mandiri terhadap penyelenggaraan Inovasi Keuangan Digital sekurang-kurangnya meliputi aspek: a. Pembuatan rencana dan laporan Edukasi. 0,-Perekomendasi: Subagyo. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen serta penanganan pengaduan dan. Definisi Konsumen dan Pengusaha / Pelaku Usaha “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang. al, Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan di Era Otoritas Jasa Keuangan, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka,. UU No 11 Tahun 2008 mengimplementasikan prinsip-prinsip perlindungan konsumen yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen dalam melakukan transaksi melalui media. , Author: Ahmadi Miru,*1961-*(penulis), Publisher:Depok. Lebih lanjut, Friderica yang akrab disapa Kiki ini mengungkapkan bahwa inisiatif yang ketiga adalah. Tipe Dokumen. Menangani dan menyelesaikan pengaduan secara efektif B. Prinsip-prinsip Hukum Perlindungan Konsumen Dewasa ini gerakan perlindungan konsumen telah tumbuh dan memperoleh posisi yang kuat dalam masyarakat hampir di seluruh negara di dunia. agar lebih mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen; c. Konsumen adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa atau produk dengan tujuan memenuhi kebutuhannya (PIXABAY) JAKARTA, KOMPAS. Di dalam Pasal 2 Undang- Undang Perlindungan Konsumen dikatakan bahwa: “ perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Untuk membedakan lebih dalam antara kontrak komersial dan kontrak konsumen perlu diketahui apa saja karakteristik dan perkembangan prinsip kontrak komersial dan kontrak konsumen, selain itu perlu juga diketahui bentuk tanggung gugat yang diberikan dalam kedua kontrak tersebut. Prinsip Keadilan 3 Sidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Grafindo, Jakarta, 2000. Tidak sampai disitu, OJK terus melakukan penguatan perlindungan konsumen dengan menerbitkan POJK Nomor 6/POJK. A. 07/2013 Tahun 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Prinsip transparansi. 2000: hal 59): (a) prinsip tangung jawab Pertanggungjawaban Mutlak (Strict berdasarkan unsur kesalahan Liability) Dalam Hukum (fault liability); Perlindungan Konsumen Di (b) prinsip praduga untuk selalu Indonesia bertangung jawab (presumption Dalam perspektif hukum of liability prinsiple); perdata, hubungan transaksi antara (c) prinsip praduga. Peraturan ini menegaskan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta. Dalam meningkatkan perlindungan konsumen tersebut, OJK menerapkan 5 prinsip, yaitu prinsip transparansi, prinsip perlakuan yang adil, prinsip keandalan,. Inilah alasan mengapa hukum perlindungan konsumen itu diatur di Indonesia, agar masyarakat menjadi melek atas hak-hak konsumen, begitu pula pelaku usaha. Prinsip-prinsip yang terkait dengan kedudukan konsumen b. 201-204Dasar hukum pokok dari perlindungan konsumen diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU No. 2007. 1 jam yang lalu. Hlm. II. Penyesuaian prinsip perlindungan konsumen dan masyarakat. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen. Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen, Bandar lampung:Universitas lampung, 2007, hal 31 UNIERSITAS MEDAN AREA. mekanisme penyelenggaraan kegiatan untuk kepentingan Bank sendiri; dan k. 2. 59 tahun 2001, prinsip hukum perlindungan konsumen, prinsip perlindungan. Bertujuan untuk memantau perilaku Penyelenggara agar mematuhi prinsip-prinsip Pelindungan Konsumen sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai Pelindungan Konsumen. Pembahasan diawali dengan memberikan batasan mengenai istilah-istilah dalam hukum. Buku ini dimulai dari ruang lingkup hukum perlindungan konsumen yang memaparkan konsep-konsep dasar, diikuti dengan sejarah gerakan perlindungan konsumen, prinsip-prinsip hukum, pengaturannya di. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK), yang dibentuk sebagai berikut:. 8 / 1999). in Indonesian - Cet. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, yang menegaskan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi. Permasalahan Pernyataan. 7 2. A. 07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. ” Untuk memenuhi terwujudnya asas perlindungan konsumen dalam sektorSalah satu prinsip usaha pada dana pensiun adalah prinsip perlindungan konsumen, yang meliputi hal-hal berikut. H. 2011. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran; Mengingat : 1. Konsumen dan Hukum : Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum Pada Perlindungan Konsumen Indonesia / A. Pemahaman terkait dengan prinsip – prinsip dan regulasi terkait Perlindungan Konsumen sektor jasa keuangan . Ilustrasi kejahatan siber. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta lembaga jasa keuangan (LJK) untuk mengedepankan perlindungan konsumen, khususnya perlakuan adil dalam perencanaan, pemasaran dan pemanfaatan produk jasa keuangan. 7 Ateng Syafrudin, Mengarungi Dua Samudera(Bandung: Saya Gatama, 2006),272. perlindungan konsumen dan masyarakat sejak desain produk dan/atau layanan hingga penanganan dan penyelesaian sengketa. Peraturan ini menegaskan prinsip-prinsip perlindungan konsumen berupa transparansi, perlakuan yang adil, keandalan, kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen, serta penanganan pengaduan dan penyelesaian.